Jepang Tawarkan Beasiswa Bagi Pelajar Indonesia

Kedutaan Besar Jepang menawarkan beasiswa pemerintah Jepang (Monbukagakusho) kepada para pelajar Indonesia lulusan SMA sederajat untuk melanjutkan pendidikan ke negeri matahari terbit tersebut.

“Beasiswa tersebut berupa melanjutkan pendidikan ke universitas di Jepang baik program S-1. D-III an D-II. Pendaftaran mulai dibuka 10 Mei dan ditutup 10 Juni 2010,” kata Kabag humas Konsulat Jendral Jepang di Medan, Aya Kumakura, dalam siaran persnya yang diterima Kamis.

Ia mengatakan, bagi yang berminat dapat mengambil formulir pendaftaran Kedubes Jepang bagian pendidikan di Jakarta, Konsulat Jepang di Surabaya dan Medan serta di Konsuler Jepang Makassar.

Sementara bagi siswa tinggal diluar wilayah Jabodetabek, Surabaya, Medan dan Makasar dapat mengirimkan surat lamaran ke Kedubes Jepang engan alamat Jalan MH Thamrin No 24 Jakarta Pusat kode pos 103550.

“Surat lamaran harus berisi nama, alamat, nomor telepon, prodi pilihan, dan juga melampirkan fotocopy rapor, ijazah, serta nilai ijazah. kami akan menganggap sah walau tanpa formulir pendaftaran,” katanya.

Syarat lainnya lanjut dia, calon penerima beasiswa harus lahir antara 2 April 1989 hingga 1 April 1994, memiliki nilai ijazah atau rapor kelas tiga semester terakhir minimal 8,4 untuk program S-1, 8,0 untuk program D-III dan D-II.

“Jika pada saat penutupan tanggal 10 Juni 2010 nilai ijazah asli belum keluar maka nilai ijazah sementara dari kepala sekolah akan tetap diterima. Berkas yang masuk akan diseleksi berdasarkan nilai ijazah dan rapor,” katanya.

Bagi yang sudah mendaftar nanti akan dipanggil untuk mengikuti ujian tertulis pada Juli 2010 dan bagi yang lulus ujian tertulis selanjutnya akan dipanggil untuk tes wawancara dalam bahasa Indonesia pada bulan Agustus.

Bagi yang lulus tes wawancara akan direkomendasikan ke Monbukagukusho dan jika lulus tes di Monbukagukusho akan jadi penerima beasiswa yang akan ditetapkan pada Januari 2011.

Bagi siswa yang berhasil mendapatkan beasiswa tersebut akan diberikan fasilitas bebas biaya ujian masuk, biaya kuliah, tiket Indonesia-Jepang (pulang pergi) serta juga akan diberikan tunjangan sebesar 125 ribu yen perbulan.
(Sumber:Antara)

Wah…Ahmadinejad dan Obama Bentrok di Indonesia

Setelah tertunda pada Maret ini, Presiden Amerika Serikat Barack Obama dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada Juni mendatang. Kabar yang beredar, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dikabarkan akan berkunjung pula ke Indonesia pada bulan yang sama. Akankah jadwal kunjungan kedua kepala negara tersebut berbenturan?

Ketika dikonfirmasi, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, pihaknya telah mengetahui adanya jadwal kunjungan Ahmadinejad ke Indonesia. Meski demikian, dirinya belum dapat memastikan kapan waktunya.

“Yang pasti, penundaan kedatangan Obama akan diselaraskan dengan jadwal Bapak Presiden dulu. Saya sudah mengetahui rencana kunjungan Ahmadinejad, tapi waktunya belum tahu,” ujar Marty pada jumpa pers di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (19/3/2010).

Dikatakan Marty, jikalau waktu kunjungan kepala negara tersebut berlangsung pada bulan yang sama, Pemerintah Indonesia perlu melakukan konsolidasi lagi. Seperti diwartakan, Obama batal bertandang ke Indonesia pada 23-25 Maret mendatang terkait urusan domestik yang belum selesai, yaitu RUU Reformasi Kesehatan.

Obama mengatakan menyesal bahwa dirinya harus menunda kunjungannya ke Indonesia, yang memiliki arti penting bagi pemerintahannya. Sementara itu, baik Juru Bicara Kepresidenan Bidang Hubungan Internasional Dino Patti Djalal maupun Menlu mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak kecewa dan dapat memahami penundaan tersebut.

(sumber: Kompas.com)

Habibie: Ke Mana Industri Dirgantara Kita?

JAKARTA – Mantan Presiden BJ Habibie bingung dengan perkembangan Indonesia. Padahal dulu, Indonesia sempat berjaya dalam beberapa bidang industri. Salah satunya industri dirgantara dan maritim.

“Ke mana semua itu? Kita ini mau ke mana?” tanya Habibie dalam kuliah umum yang bertemakan “Filsafat dan Teknologi Untuk Pembangunan” di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI), Depok, Jumat (12/3).

Habibie mengatakan, sekitar 15 tahun yang lalu, Indonesia mengembangkan pesawat CN 235 dan N250. Perkembangannya pun cukup pesat.

“Semua itu terlaksana dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan apa yang terjadi di negara maju seperti USA, Inggris, Perancis, Jerman, dan Kanada,” kata mantan Menteri Riset dan Teknologi era Soeharto ini.

Hal itu, kata Habibie, membuktikan bahwa sumber daya manusia (SDM) Indonesia mampu menguasai mengembangkan dan menerapkan teknologi, secanggih apapun juga. “Tapi ke mana itu sekarang?” tanyanya lagi.

(sumber: Detiknews.com)

SBY Harus Tega Singkirkan Pendukungnya

Menjelang berakhirnya masa kerja Pansus Angket Century, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat diminta tidak lagi mempraktikkan permainan lobi-lobi politik dagang sapi.

“Jika SBY dan Demokrat selalu mendengung-dengungkan komitmennya untuk mengungkap kasus itu secara terang benderang, mengapa harus ada lobi-lobi intensif seperti yang terjadi di tempat karaoke? Itu mencederai komitmen mereka. Kerja Pansus akan redup. Rakyat akan kecewa,” kata Ketua Gerakan Keadilan Sosial (Geraks) Suriswanto di Jakarta, Kamis (18/2/2010).

Menurut dia, Presiden SBY seharusnya mendorong pengungkapan kasus itu dengan tidak melakukan lobi-lobi politik dan ancaman terhadap pihak-pihak yang vokal mengungkap kebenaran kasus itu. “Kami sangat menyayangkan itu. Seharusnya SBY tega menyingkirkan orang-orang dekat dan penyokongnya menjadi Presiden untuk kedua kali, yang kini mulai mencemarkan nama baik dia dan mengotori perjalanan kabinet dia,” katanya.

Hasil Pansus nanti, dikatakan Suris, menjadi pertaruhan citra SBY sebagai Presiden pilihan langsung rakyat yang menempatkan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum sebagai prioritas utama pemerintahnya. “Kalau kata dia tidak satu sen pun dana Bank Century mengalir ke dia, dia harus buktikan mengklarifikasi di depan Pansus. Dia harus mempertahankan kredibilitas dia dengan membuktikan dia berkomitmen tinggi memberantas korupsi dan menegakkan hukum,” tuturnya.

“Dengan SBY tidak mengungkap terang benderang, dia akan digoyang terus dan kalau digoyang terus tapi dia masih selamat, dia akan jadi diktator,” katanya.

Kalau nanti mereka yang disingkirkan akan menyerang balik dan justru mengancam posisi SBY? “Itu enggak akan terjadi. Pengusaha-pengusaha penyokong dia itu bisa apa sih? Bisnis bisa apa sih? Mereka dimatikan bisnisnya selesai. Hartati Murdaya? Bisa apa sih? Perjalanan sudah jauh terbuka, kecuali kemarin tertutup. Rakyat akan bela dia,” tandasnya.
(Sumber: Kompas.com)

Penyimpangan Dana Century Versi PKS

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyimpulkan terdapat potensi kerugian negara terkait aliran dana Penyertaan Modal Sementara (PMS) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Bank Century yang kini berubah nama menjadi Bank Mutiara.

Juru bicara F-PKS Andi Rahmat dalam pandangan fraksi terkait aliran dana PMS LPS di Pansus Hak Angket Century, Rabu (17/2), membeberkan sembilan persoalan yang terjadi di bank tersebut. Di antaranya, praktik pencucian uang dari transaksi narkotika yang berkedok jual beli valas, adanya peminjaman dana yang dimanfaatkan pihak lain yang terjadi pada 13 November 2008 yang perlu ditelusuri lebih lanjut sebagai cara untuk memperoleh dana secara ilegal.

Selain itu juga ada modus penarikan tunai warkat yang hingga kini masih sulit ditelusuri. Pansus belum menemukan satu bukti pun. Padahal PPATK mensinyalir penarikan tunai lewat warkat melebihi Rp 13 triliun. PKS juga mencatat sebagian besar dana dari LPS yang merupakan penyertaan modal sementara pemerintah digunakan untuk menutup kerugian yang ditimbulkan akibat macetnya SSB bank, penagihan L/C yang jatuh tempo, sehingga patut diduga sebagai L/C fiktif yang seharusnya tidak dibayar oleh Bank Century atau Bank Mutiara.

PKS menyimpulkan terdapat aliran dana yang merupakan keuangan negara yang digunakan untuk keperluan lain yang perlu penelusuran lanjutan. “Banyak transaksi mencurigakan yang berhubungan dengan pemilik lama, sehingga terdapat potensi kerugian negara,” kata Andi. (VIVAnews)

Ahmadinejad Klaim Israel Sedang Rencanakan Perang

Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad mencetuskan bahwa Israel sedang mempertimbangkan untuk memulai perang pada musim semi atau musim panas mendatang, namun belum membuat keputusan final.

“Menurut informasi yang kami punya, mereka (Israel) sedang berupaya memulai perang musim semi atau panas mendatang, meski keputusan mereka belum final,” kata Ahmadinejad seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (17/2/2010).

Namun pemimpin republik Islam itu tidak menyebutkan negara mana yang akan menjadi target serangan Israel.

“Tapi perlawanan dan negara-negara regional akan menghabisi mereka jika rezim palsu ini kembali melakukan sesuatu,” cetus Ahmadinejad pada konferensi pers di Teheran.

Namun Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu membantah klaim soal perang tersebut. “Kami tidak sedang merencanakan perang,” kata Netanyahu dalam kunjungan ke Rusia usai pertemuan dengan PM Rusia Vladimir Putin.

“Saya tak akan terkejut jika hal-hal yang sedang kita dengar ini adalah akibat perasaan Iran menjelang pembicaraan Dewan Keamanan PBB mengenai sanksi-sanksi,” imbuh Netanyahu.

Pemerintah AS dan Eropa saat ini tengah mengupayakan adanya sanksi baru PBB terhadap Iran terkait proses pengayaan uranium yang dilakukan Iran.

Negara-negara Barat mengkhawatirkan Iran berupaya mengembangkan senjata nuklir lewat program nuklir yang dijalankannya. Namun pemerintah Iran bersikeras bahwa program nuklirnya murni untuk tujuan damai yakni sebagai pembangkit energi.
(Sumber:DetikNews.com)

SBY: Kolusi Pengusaha-Politisi Merugikan Negara

Di masa lalu kerap kali terjadi kolusi antara kepentingan bisnis dengan politik. Praktek demikian terbukti merugikan negara karena tidak membangun iklim usaha yang sehat.

Demikian kata Presiden SBY dalam sambutan pemberian penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara. Acara berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/2/2010).

“Harusnya yang menang tender A, tapi diberi ke B padahal B bermasalah,” ujar SBY berikan contoh.

Dia menegaskan praktek tidak sehat yang dikenal kolusi tersebut malah membuat lemah ekonomi. Sejarah membuktikan bisnis yang dibangun secara kolusi pada akhirnya malah membuat keruntuhan yang meluas dan merugikan semua pihak.

SBY memberi contoh dengan kasus pajak. “Di pajak juga tidak boleh demikian. Harusnya bayar pajak sekian tapi karena kolusi bayar rendah dan aman,” katanya.

Kepada seratusan kepala daerah yang hadir, Presiden SBY menekankan perlu dibangun kerjasama yang sehat antara pemerintah dan dunia usaha. Pemeritah perlu pengusaha agar menggerakan ekonomi daerah dan pengusaha perlu pemerintah agar bisa terus mengembangkan bisnisnya.

“Mari kita cari solusi yang win-win sehingga menjadi ekonomi yang sehat. Bangun pola kemitraan, bukan kolusi,” tandas SBY.
(sumber: DetikNews.com)